POLITIK ETIS

POLITIK ETIS DAN IMPLIKASI DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN:

 

Dinamikanisasi Pendidikan dan Perkembangan Sekolah

Abstrak : politik etis sebagai suatu kebijakan baru yang diperjuangakan oleh golongan liberal dan sosiol demokrat yang menginginkan adanya suatau keadilan yang di peruntukan bagi Hindia-Belanda yang telah begitu banyak membantu dan meningkatkan defisa dan kemakmuran bagi pemerintahan Belanda. Awal politik etis di mulai ketika Ratu Wilhemina I diangkat sebagai ratu baru di Negeri Belanda pada tahun 1898, di mana dalam pernyataannya ia mengungkapkan bahwa pemerintahan Belanda berhutang moril kepada Hindia-Belanda dan akan segera dilakukan policy mengenai kesejahteraan di Hindia-Belanda, yang kemudian di buat tim penelitian untuk keadaan di Hindia-Belanda. Pernyataan itulah yang kemudian di kenal dengan istilah politik etis.[1]meskipun makna dan sejarah istilah tersebut tidak hanya sebatas atas kejadian tersebut, dan diantara tokoh-tokoh pencetus politik etis adalah van Devebter, van Kol, dan yang paling terkenal adalah Abendanon sebagai representasi dari politik etis.

Kata kunci : Politik etis, Indonesia, pendidikan

1. PENDAHULUAN

Politik etis sebagai sebuah polltik balas budi atau politik kehormanatan[2], namun juga tak lepas dari intirk-intrik politik dan tujuan di dalamnya, hal yang awalnya balas budi atau politik kehormatan ternyata tidak sejalan dengan apa yang di buat pada tujuan awal politik tersebut. Terbukti dengan masih adanya suatu keinginan dan kepentingan implisit dalam realisasinya, sebagai contoh adalah emigrasi (transmigrasi) yang di buat sebagai pemerataan penduduk Jawa dan Madura untuk di pindahkan ke daerah Sumatra Utara dan Selatan ternyata masih ada keinginan untuk mencari keuntungan besar dari kebijakan tersebut seperti di bukanya perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengelolanya dan pengurangan jumlah kemiskinan di Jawa dan Madura, ini adalah sebagai contoh dari realisasi politk etis tersebut.

Namun meskipun ada hal sifatnya keuntungan nemun tetap saja poltik etis tersebut adalah fajar budi atau dalam bahasa Jerman adalah Aufklarung (penceraahan) bagi bangsa Indonesia dimana fajar budi itu muncul terlihat sinar-sinarnya dengan di buatnya sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi, meskipun sebagian besar adalah untuk kelas bangsawan saja namun untuk penduduk kelas bawah pun terdapat pendidik meskipun sistem dan fasilitasnya kelas II. Namun bukan masalah yang begitu pelik dalam hal ini karena dampak yang di timbulkan do kemudian hari adalah politik boomerang bagi pemerintahan Belanda, karena membuka pendidikan adalah mempersenjatai para penduduk pribumi yang lebih berbahaya dan lebih mematika dari pistol ataupun meriam. Munculnya golongan terdidik dan terpelajar di kemudian hari menjadi ancaman bagi pemerintahan Belanda, lahirnya Budi Utomo, Sarikat Islam hingga penbentukan Volkskraad adalah respon dari stimulus yang diberikan oleh poltik etis ini dengan memajukan pendidikan (Edukasi). Selain juga dua ranah lain yang di perbaharui yaitu pengairan dan infrastruktur (Irigasi) dan transmigrasi (Emigrasi).

Hal yang begitu menarik ketika membahas masalah politik etis ini mengingat dampak yang timbulkanya dikemudian hari bagi bangsa Indonesia, terutama dalam bidang kesejahteraan dan pendidikan dimana pembahasan mengenai perkembangan masalah pendidikan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam makalah ini. Namun titik tolaknya tetap di mulai dari era politik konservatif (1800-1848), kemudian berlanjut ke pada era culturstelsel (1830-1870), kemudian ke era politik liberal (1850-1870) dan masuk pada era transisi dari politik liberal masuk ke politik etis (1870-1900) dan terakhir adalah masa dimana politik etis itu berlangsung kurang lebih 1900.[3]

2. LATAR BELAKANG SEJARAH

Sebelumnya telah di jelaskan bahwa sebelum masuk pada pembahasan mengenai politik etis terlebih dahulu perlu di bahas era sebelum politik etis tersebut di realisasikan, dimana akan ada keterkaitan yang sifatnya lebih historis kronologis. Maka kalau di buat suatu batasan waktu untuk masuk dalam politk etis akan terlihat lebih jelas:

- Era politik konservatif (1800-1848) : era dimana sistem kumpeni dan merkantilisme di gunakan secara total, dimana eksploitasi negeri jajahan adalah usaha utama pemerintahan Belanda. Eksploitasi SDA alam merupkan hal yang harus dilakukan untuk kemakmuran Negara induk tidak perduli apakah penduduk Negeri jajahan makan atau tidak yang terpenting adalah keuntungan bagi Negeri Belanda terutama untuk pembayaran hutang.

- Era culturstelsel (1830-1870) : era dimana penjajahan dilakukan dengan mengikuti tradisi lokal yang ada, hanya terjadi perubahan dimana di lakukan penyerahan pajak tanah dengan uang namun di ganti dengan pemberian hasil perkebunan yang dapat di ekspor dan laku di pasaran internasional. Dilakukan dengan cara penanaman secara paksa produk yang laku di pasaran internasional seperti kopi, teh dan tebu.[4] Keuntungan yang berlipat-lipat adalah hal yang tak bisa terelakan lagi, bahkan tahun 1831 dan 1877 pemerintahan Belanda menerima keuntungan sebesar 825 gulden.[5] Van Den Bosch adalah orang yang berada di balik politik tanam paksa ini yang melakukan eksploitasi cara baru untuk keuntungan negeri Belanda.[6]

- Era politik liberal (1850-1870) : era dimana paham mengenai leberalisme mulai tumbuh di Eropa dan mempengaruhi Belanda berawal dari Revolusi di Amerika dan Revolusi Perancis semakin memantapkan paham tersebut. Dimana kapitalisme mulai berkembang dan meruntuhkan politik merkantilisme yang selama ini berkembang di Eropa, pasar bebas, pendirian pabrik-pabrik, jalan-jala raya dan kereta api, bank-bank dan kebun-kebun di Indonesia adalah implikasi nyata dari politik liberal ini.

- Era transisi dari politik liberal masuk ke politik etis (1870-1900) : era dimana Belanda sebagai Negara yang awalnya penganut paham perekonomian merkantilisme beralih dan mengkristal menjadi politik liberal dan kapitalisme modern dengan penggunaan teknologi-teknologi yang gaungi oleh revolusi industri di Inggris dan membolehkan padagang dan saham swasta masuk ke Indonesia dan di berlakukanya politik pintu terbuka, hal ini terlihat semakin kuat dengan di bukanya Terusan Suez (1870) sebagai awal imperialisme modern masuk ke kawasan Asia dengan perekonomian kapitalismenya disertai oleh penggunaan teknoilogi mesin kapa uap yang sebagai hasil dari revolusi Industri di Inggris.[7]

- Era politik etis itu berlangsung kurang lebih 1900 : dimana gagasan mengenai hutang balas budi mulai seudah berkembang dimana tiga bidang utama yang di perioritaskan di realisasikan (Irigasi, Edukasi dan Emigrasi) untuk kesejahteraan Indonesia.

a. Latar Belakang Sosial, Politik dan Ekonomi

Pada awal sebelum dilakukannya politik etis keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia begitu buruk dan jauh dari kata sejahtera terutama untuk penduduk pribumi yang buka dari kalangan bangsawan. Pergantian penguasaan dan kebijakan bukan menjadikan bangsa Indonesia semakin membaik justru sebaliknya setelah keluatnya VOC dari Indonesia 1799 dengan politik ekspliotasinya hal itu berganti ke tangan Inggris di bawah Raffles yang semakin tidak memperhatikan kesejahteraan bangsa Indonesia, ke beralih ke Deandles dengan poltik kerja paksanya semakin membuat penduduk menderita, jumlah penduduk yang melek huruf hanya 1% dari seluruh jumlah penduduk yang ada. Pendidikan bukan menjadi semakin baik justru sebaliknya. Karena kesejahretaan dapat di laksakan apabila jumlah orang yang melek hurif semakin banyak. Dari bidang ekonomi tanah-tanah yang luas masih dikuasi oleh para tuan tanah yang dimana rakyat biasa hanya sebagai penyewa dan pekerja saja. Karena politik yang digunakan pada saat itu adalah politik konservatif dimana merkantilisme dan eksploitasi merupakan hal yang begitu di pentingkan oleh pemerintah kolonial, timbah pembayaran pajak dan sewa yang begitu besar yang semakin memberatkan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun setelah di berlakukanya politik liberal 1870 pola kesejahteraan berubah terutama untuk pemerintah Belanda di pasar bebas dan politik pintu terbuka dilaksanakan yang berakibat pada surplus produksi perkebunan seperti gula 2 kali lipat, seperti tahun 1870 produksi mencapai 152.595 ton dan pada tahun 1885 di Jawa saja produksi gula mencapai 380.346 ton, selain gula produksi tembakau dan teh pun mancapai surplus, namun hal ini hanya untuk keuntungan pemerintah kolonial.

3. HAKIKAT POLITIK ETIS

Suatu istilah dan konsep yang dipakai untuk mensejahterakan Bangsa jajahan adalah politik etis, istilah ini awalnya hanya sebuah kritikan-kritikan dari para kalangan liberal dan Sosial Demokrat terhadap politik kolonial yang di rasa tidak adil dan menghilangkan unsur-unsur humanistik, golongan Sosial Demokrat yang saat di wakili oleh van Kol, van Deventer dan Brooshooft adalah orang-orang yang ingin memberadabkan bangsa Indonesia. Yang menjadi stimulus dari politik etis adalah kritikan yang di buat oleh van Deventer dalam majalah De Gies yang intinya mengkritik pemerintahan kolonial dan menyarankan agar dilakukan politik kehormatan (hutang kekayaan) atas segala kekayaan yang telah diberikan oleh bangsa Indonesia terhadap negera Belanda yang keuntungan menjadi 5 kali lipat dari hutang yang mereka anggap di buat oleh bangsa Indonesia. Yang kemudian di respon oleh Ratu Wilhemina dalam pengangkatanya sebagai Ratu baru Belanda pada tahun 1898 dan mengeluarkan pernyataan bhawa Bangsa Belanda mempunyai hutang moril dan perlu diberikan kesejahteraan bagi bangsa Indoensia. [8] selain dua faktor ini juga terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan politik etis semakin genjar dilakukan yaitu perubahan politik di Belanda yaitu dengan berkuasanya kalangan liberal yang menginginkan dilakukanya sistem ekonomi bebas dan kapitalisme dan mengusahakan agar pendidikan mulai di tingkatkan di Indonesia. Adanya doktrin dari dua golongan yang berbeda semakin membuat kebijakan politik etis ini agar segera dilaksnakan yiatu :

- Golongan Misionaris : 3 partai kristen yang mulai mengadakan pembagunan dalam bidang pendidikan yaitu patrai Katolik, Partai Anti-Revolusioner dan Partai Kristen yang programnya adalah kewajiban bagi Belanda untuk mengangkat derajat pribumi yang didasarkan oleh agama.

- Golongan Konservatif : menjadi kewajiban kita sebagai bangsa yang lebih tinggi derajatnya untuk memberdabkan orang-orang yang terbelakang.

Itulah dua doktrin yang berkembang pada saat itu karena bagi mereka tujuan terakhir politik kolonial seharusnya ialah meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan moral penduduk pribumi, evolusi ekonomi bukan eksploitasi kolonial melainkan pertanggujawaban moral.[9]

Politik etis itu sendiri memiliki arti politik balas jasa, politik balas budi, politik kehormatan ataupun hutang kekayaan mungkin intinya sama secara harfiah, setelah tadi dijelaskan bahwa politik etis ini di kumandangkan oleh golongan Sosial Demokrat yang didalangi oleh van Deventer yang menginginkan adanya balas budi untuk bangsa Indonesia. Politik etis bertendensi pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat dan efisiensi. [10]Karena pada saat diberlakukanya politik etis tahun 1900 keadaan politik, sosial dan ekonomi kacau balau, bidang ekonomi di guncang oleh berjangkitnya hama pada tanaman terutama tebu, penyakit yang berkembang kolera dan pes maka tak mengherankan Bangsa Eropa enggan datang ke Jawa karena berkembangnya penyakit menular itu, sanitasi yang begitu buruk. Dalam bidang sosial adalah jumlah masyarakat yang melek huruf hanya 1 % dari 99 % penduduk yang ada di Indonesia dan adalah masalah, karena kekurangan tenaga kerja yang perofesional dalam berbagai bidang dan birokrasi karena para pegawai yang didatangkan dari Belanda enggan datang karena isu penyakit menular yang ada di jawa, selain itu juga masalah kepadatan penduduk yang yang menjadi masalah di Jawa dan Madura, dan ini perlu dilakukan penyelesaianya secara segera. Bidang politik masalah yang berkembang saat itu adalah sentralisasi politik yang kuat sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan dan keungan antara pemerintahan kolonial dan Bangsa Indonesia yang berdampak pada ketidaksejahteraan pribumi.

Maka tak mengherankan jargon dan program yang dikumandangkan dalam politik etis adalah dalam tiga bidang yaitu Irigate (pengairan dan infrastruktur) , Educate (pendidikan) ,Emigrate (Transmigrasi) yang kesemuanya adalah program utama mereka, namun dalam makalah ini yang akan lebih banyak di bahas adalah menegai pendidikan karena hal tersebut merupakan suatu msalah yang menarik karena akan menjadi politik boomerang dan era pencerahan bagi bangsa Indonesia. Dan secara real memang bidang pendidikanlah yang begitu besar perhatianya terbukti dengan munculnya tokoh, Snock Hurgronje, Abendanon, van Heutz.

1. Irigate (pengairan dan infrastruktur) :

Merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan hal ini dilakukan dengan membuat waduk-waduk besar penampung air hujan untuk petanian, dan melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit kolera dan pes. Selain juga perbaikan sarana infrastruktur terutama adalah jalan raya dan kereta apai sebagai media untuk pengangkutan komoditi hasil pertanian dan perkebunan.

2. Educate (pendidikan) :

Merupakan program peningkatan mutu SDM dan pengurangan jumlah buta huruf yang implikasi baiknya untuk pemerintah Belanda juga yiatu mendapatkan tenaga keraja terdidik untuk birikrasinya namun dengan gaji yang murah, karena apabila mendatangkan pekerja dari Eropa tentunya akan sangat mahal biayanya dengan gaji yang mahal dan pemberian sarana dan prasarana, yang dikemdian akan di buat sekolah dengan dua tingkatan yaitu sekolah kelas I untuk golongan bangsawan dan tuan tanah dan sekolah kelas II untuk pribumi kelas menegah dan biasa dengan mata pelajaran membaca, menulis, ilmu bumi, berhitung, sejarah dan menggambar.

3. Emigrate (Transmigrasi) :

Merupakan program pemerataan penduduk Jawa dan Madura yang telah padat dengan jumlah sekitar 14 juta jiwa tahun 1900, selain padat jumlah perkebunan pun sudah begitu luas maka kawasan untuk pemukiman semakin sempit, maka hal itu di buat dengan dibuatnya pemukiman di Sumatra Utara dan Selatan dimana di buka perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan banyak sekali pengelola dan pegawainya. Untuk pemukiman Lampung adalah salah satu daerah yang ditetapkan sebagai pusat transmigrasi dari Jawa dan Madura.[11]

Itulah program utama yang dilakukan dalam politik etis terlepas dari berhasil atau tidak dan ada kepentingan lain atau tidak, namun dari ketiga program itu pendidikan merupakan program prioritas karena kedua program lainya akan berhasil dan di tunjang oleh pendidikan. Selanjutnya akan di jelaskan mengenai damapk yang di timbulkan oleh politik etiis dengan 3 program utamanya.

a. Implikasi Pelaksaan Politik Etis

Dampak yang di timbulkan oleh politik etis tentunyaa ada yang negatif dan positif namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa hampir semua program dan tujuan awal dari politik etis banyak yang tak terlaksana dan mendapat hambatan. Namun satu program yang berdampak positif dengan sifat jangka panjang bagi bangsa Indonesia adalah bidang pendidikan yang akan mendatangkan golongan terpelajar dan terdidik yang dikemudian hari akan membuat pemerintahan Belanda menjadi terancam dengan munculnya Budi Utomu, Sarikat Islam dan berdirinya Volksraad. Adapun dampak-dampak yang terlihat nyata adalah dalam tiga bidang :

- Politik : Desentralisasi kekuasaan atau otonomi bagi bangsa Indonesia, namun tetap saja terdapat masalah yaitu golongan penguasa tetap kuat dalam arti intervensi, karena perusahaan-perusahaan Belanda kalah saing dengan Jepang dan Amerika menjadikan sentralisasi berusaha diterapkan kembali.

- Sosial : lahirya golongan terpelajar, peningkatan jumlah melek huruf , perkembangan bidang pendidikan adalah dampak positifnya namun dampak negatifnya adalah kesenjangan antara golongan bangsawan dan bawah semakin terlihat jelas karena bangsawan kelas atas dapat berseolah dengan baik dan langsung di pekerjakan di perusahaan-perusahaan Belanda.

- Ekonomi : lahirnya sistem Kapitalisme modern, politkk liberal dan pasar bebas yang menjadikan persaingan dan modal menjadi indikator utama dalam perdagangan. Sehingga yang lemah akan kalah dan tersingkirkan. Selain itu juga muculnya dan berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta dan asing di Indonesia seperti Shell.

4. KAITAN POLITIK ETIS DAN PENDIDIKAN

Seperti yang telah di terangkan sebelumnya bahwa politik etis berdampak besar pada bidang pendidikan, dimana pendidikan yang berkembang pada saat itu hanya pendidikan yang siaftanya masih lokal dan konservatif (surau, langgra dan pesantren) dimana mata pelajaran yang ajarkan adalah ilmu-ilmu agama saja dan tidak mengajarkan pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum.[12] Namun meskipun pendidikan adalah bidang yang diutamakan namun tetap saja terdapat masalah dalam hal paradigma pelaksanaanya hal itu terbukti dengan adanya dua sistem yang berbeda pada saat itu :

- Snouck Hurgronje direktur utama politik etis pertama (1900-1905) dan J.H. Abendanon yang mendukung pendidikan dengan pendekatan yang bersifat elitis yaitu pendidikan yang bergaya Eropa dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya, dengan tujuan menjadikan kalangan elit yang cakap dalam birokrasi dan tahu terima kasih.

- Idenburg dan Gubernur Jendral van Heutz (1904-1909) yang mendukung pendidikan dengan pendekatan yang bersifat merakyat (grass root) dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya.

Tujuan dari pendidikan yang bergaya elitis adalah menghasilkan pimpinan bagi zaman pencerahan baru Belanda-Indonesia, sedangkan tujuan pendidikan bergaya merakyat (grass root) adalah membrikan sumbangan langsung bagi kesejahteraan rakyat.[13] Namun permasalahan yang di hadapai oleh kedua sistem ini adalah ketidakcukupan dana yang memdai dan tidak menghasilkan sesuatu yang diinginkan dari tujuan awalnya.

Dibawah Abendanon-lah pendidikan dengan gaya elitis dapat berjalan dengan baik, hal itu terbukti dengan berdirinya 2 sekolah resmi yang bertujuan meningkatkan jumlah melek huruf, yaitu “sekolah para kepala” yang kemudian dinamakan OSVIA (Opldelingschoolen voor Inlansche Ambtenaren “Sekolah pelatihan pejabat pribumi) dan sekolah dokter Jawa di Walterreden yang kemudian namanya menjadi STOVIA (school tot opdeling van Inlandsche antsen “sekolah untuk pelatihan dokter-dokter pribumi) untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan pendidikan akan dibahas dalam bagain selanjutnya, namun hal yang perlu kita ketahui adalah sebagain besaar sekolah ini di peruntukan hanya bagi kalangan bangsawan dan tuan tanah, meskipun kesempatan untuk kalangan menengah dan bawah di buka namun tetap saja sulit. Selain masalah tersebut masalah lain yang dihadapi oleh Abendanon adalah sulitnya menerapkan kebijakan pendidikan untuk kaum wanita dan tentangan dari kalangan Gubernur konservatif, yang hal ini di alami oleh seorang wanita Jawa yang terhalang keinginanya untuk mencari ilmu karena terhalang oleh budaya dan kalangan konservatif dia adalah R.A. Kartini (1879-1904).

5. Dampak Politik Etis Dalam Bidang Pendidikan.

Seperti yang telah di paparkan sebelumnya politik etis yang dijalankan oleh pemerintah Belanda yang oleh Van Deventer dikonsepsikan dalam wujud irigasi, edukasi dan emigrasi ini berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat pribumi. Salah satu yang terpenting adalah pada bidang pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Belanda, dimana dalam bidang ini yang awalnya pemerintah Belanda bertujuan untuk membentuk masyarakat pribumi sebagai pegawai pemerintah rendah yang memiliki loyalitas tinggi terhadap pemerintah ternyata semakin lama malah bisa dibilang menjadi bumerang terhadap pemerintahan belanda itu sendiri.

Pendidikan yang dibangun oleh pemerintah Belanda di bawah Van Deventer diawali dengan pembentukan sekolah-sekolah untuk masyarakat pribumi, tujuannya seperti yang sudah di paparkan sebelumnya, yakni memberikan pendidikan kepada masyarakat pribumi tentang tradisi yang paling baik dari Barat yang nantinya diharapkan bagi yang bersekolah di sekolah yang didirikan pemerintah itu, mereka menjadi tokoh penting yang berpengaruh luas dalam masyarakat Indonesia[14]. Meskipun demikian, sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda ternyata dibatasi. Batasannya adalah pada pemberian kesempatan sekolah kepada masyarakat elit pribumi.

Sebelum politk etis di bentuk, yakni pada masa VOC memegang kendali atas pemerintahan di Indonesia ternyata telah dikenal sistem pendidikan. Namun, ternyata jauh sebelumnya yakni pada masa sebelum politik, di Indonesia telah mengenal sistem pendidikan. Untuk itu sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai pendidikan masa penjajahan Belanda, kita perlu mengetahui pendidikan sebelum masuknya penjajahan Belanda, yakni pada masa pemerintahan VOC.

a. Pendidikan dan Pengajaran Sebelum Politik Etis

Periode VOC (1600 – 1800)

Pada tahun 1602 Belanda mendirikan VOC badan usaha ini merupakan persekutuan dagang Belanda yang merebut penjajahan Portugis di Nusantara Timur dan menetap di tempat itu. Kemudian, di dalam rapat kapal – kapal perdagangan VOC atau kompeni membawa pendeta – pendeta yang akan menyebarkan agama Kristen Protestan. Dengan kegiatan penyebaran agama ini, selanjutnya berdirilah sekolah – sekolah. Adapun tujuan didirikannya sekolah - sekolah tersebut yaitu sebagai upaya penyebaran Agama Kristen Protestan. Materi yang diajarkan, yaitu membaca alkitab, agama kristen, menyanyi, menulis dan menghitung.

Sehubungan dengan VOC, Maluku yang merupakan pusat rempah – rempah dan merupakan persekutuan dagang dengan Belanda maka mereka mendirikan sekolah – sekolah dan gereja di Maluku dan Ambon. Namun, di Pulau Jawa tidak terdapat sekolah – sekolah dan gereja dalam jumlah yang sangat banyak seperti yang terdapat di Maluku. Pada tahun 1617, barulah didirikan sekolah yang pertama di Jawa tepatnya di Batavia dengan nama De Batraviasche School. Sekolah ini memiliki tujuan agar dapat menghasilkan tenaga – tenaga yang cakap dan kelak dapat di pekerjakan pada pemerintahan, administrasi dan gereja[15]. Para tenaga pengajarnya pun di datangkan dari negeri Belanda dan siswanya terdiri dari anak – anak Belanda Indo. Sekolah ini pun tidak di perbolehkan bagi orang bumi putera dan orang – orang asing lain seperti orang Cina.

Dengan demikian, banyak sekali permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan pada periode ini, diantaranya seperti :

a. Ada perbedaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Artinya, ada sekolah – sekolah rendah eropa dengan Bahasa pengantar Belanda dan sekolah rendah pribumi (kristen) dengan bahasa pengantar melayu dan portugis.

b. Pendirian sekolah tidak merata, hal ini disebabkan karena di tempat itulah pusat rempah – rempah. Sekolah kejuruan tidak diselenggarakan sama sekali sebab belum terniatoleh mereka untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat.

c. Juga ada kesedihan bagi rakyat yang menganut agama Kristen Katolik. Hal ini disebabkan karena VOC mengusir paderi – paderi dan gereja – gereja. Oleh karena itu, sekolah – sekolah Katolik ditutup.

Periode Penjajahan Belanda (1800-1900)

Pada abad 18 menjelang abad 19 VOC mengalami kemunduran sehingga tidak dapat lagi berfungsi sebagai lembaga yang mengatur pemerintah dan masyarakat di daerah Hindia Belanda. Pemerintahan diserahkan kepada pemerintah Belanda yang kemudian dalam pengaturan masyarakat dan pemerintahan akan dilakukan sendiri oleh pemerintah Belanda langsung. Dengan demikian pemikiran mengenai pendidikan pun akan berubah dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. pemerintah berusaha untuk tidak memihak salah satu agama tertentu.

2. tidak di usahakan untuk hidup secara selaras dengan lingkungannya tetapi lebih ditekankan agar anak didik dikemudian hari dapat mencari pekerjaan demi kepentingan colonial.

3. sistem persekolahan disusun menurut adanya perbedaan lapisan social yang ada dalam masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di pulau jawa.

4. pada umumnya pendidikan diukur dan diarahkan untuk membentuk suatu golongan elit social agar dapat dipakaki sebagai alat bagi kepentingan atau nkeperluan supremasi politik dab ekonomi Bel;anda di Indonesia[16].

Sistem persekolahan di dasarkan kepada keturunan atau kelas sosial yang ada. Dan pengecualian menurut hukum pada tahun 1848, yaitu :

· Golongan Eropa, yang disamakan dengan eropa dan golongan bumiputera.

· Golongan Bumiputera; dalam golongan ini penduduk di bagi lagi menurut status sosialnya, yaitu :

a. Golongan bangsawan / aristokrat,

b. Golongan pimpinan adat,

c. Golongan pimpinan agama, dan

d. Golongan Rakyat biasa.

Disamping itu, pelaksanaan pendidikan tidak berdasarkan dan tidak memihak salah satu agama. Adapun jenis jenis sekolah yang ada pada masa itu, antara lain :

o Sekolah Rendah Eropa (europesche lager school / ELS) yang didirikan pada tahun 1818.

o Sekolah Gadis pertama yang mempunyai asrama, didirikan pada tahun 1827.

o Sekolah Dokter Jawa dengan ama belajar dua tahun setelah tamat SD lima tahun, didirikan pada tahun 1854.

o Sekolah Guru Negeri di Surakarta, didirikan pada tahun1854 dengan lama belajar tiga tahun.

o Sekolah Warga Negara Tinggi (Hoogere Burger School / HBS), didirikan pada tahun 1867, dengan lama belajar lima tahun dan

o Sekolah Tondano, sekolah dasar khusus yang disebut sekolah raja yang didirikan pada tahun 1865 dan 1872.

Masalah pendidikan yang muncul pada periode ini, adalah :

a. Tujuan pendidikan yang tidak dinyatakan dengan tegas.

b. Bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak yang sama denga orang Belanda.

c. Tujuan sekolah bukanlah untuk mendidik rakyat, bukan pula untuk mempertinggi taraf penghidupan rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan kaum penjajah.

b. Pendidikan dan Pengajaran Pada Saat Politik Etis

Diseluruh dunia terdapat perkembangan dan pembaruan di bidang politk, ekonomi, dan ide – ide. Hal ini mendorong pemerintah Belanda untuk memberikan lebih banyak lagi kesempatan anak bumi putera untuk menerima pendidikan. Atas dasar itulah, timbul suatu aliran di kalangan bangsa Belanda yang terkenal sebagai politik etis (etiche politiek). Aliran ini dicetuskan oleh Van Deventer dengan semboyan “Hutang Kehormatan”. Akhirnya, aliran ini terkenal dengan slogan edukasi, irigasi, dan emigrsi.

Selain Van Deventer, ada pula Snouck Hourgroje, tokoh Belanda yang mendukung pemberian pendidikan kepada aristrokat Bumiputera. Menurut balai pustaka jenis sekolah yang ada, antara lain :

o Pendidikan Rendah (lager Onderwijs)

Pada hakikatnya pendidikan dasar untuk tingkat sekolah dasar menggunakan dua sistem pokok, yaitu :

a. Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.

b. Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah.

o Pendidikan lanjutan / Pendidikan menengah (Midleboar Onderwijs)

Sebenarnya terdapat satu jenis sekolah lanjutan menurut sistem persekolahan Belanda di golongan sekolah dasar, yaitu sekoilah dasar yang lebih luas (Meer Vitgebreld lagere Onderwijs) atu MULO yang berbahasa pengantar bahasa Belanda, denag lama sekolah antara tiga sampai empat tahun.

o Sekolah menengah Umum (Algemeene Middlebares School atau AMS) merupakan kelanjutan dari MULO yang berbahasa Belanda dan diperuntukkan untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing dengan lama belajar tiga tahun. AMS terdiri dari 2 jurusan yaitu :

1. Bagian A, Pengetahuan Kebudayaan.

2. Bagian B, Pengetahuan Alam.

o Sekolah Warga Negara Tinggi (Hooger Burger School atau HBS). Sekolah ini disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan Bumiputera, atau tokoh – tokoh terkemuka.bahasa pengantar yabg dipakai yaitu bahasa Belanda dan berorientasi ke Eropa barat, khususnya Belanda. Lama sekolah antara tiga dan lima tahun.

Selain sekolah lanjutan Belanda juga mendirikan sekolah kejuruan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis. Adapun jenis – jenis sekolah kejuruan yang ada sebagai berikut :

o Sekolah Pertukangan ( Ambachts Leergang)

Sekolah ini berasal dari sekolah Pekerjaan Tangan (Hondwerk School) dan Sekolah Kerajinan Tangan (Njverheid School) yang pertama didirikan pada tahun 1881. sekolah ini berbahasa pengantar Belanda, sedangkan lama sekolah tiga tahun dan bertujuan untuk mendidik dan mencetak mandor (werkbaas).

o Sekolah Teknik (Technish Onderwijs)

Sekolah ini merupakan kelanjutan dari Ambachts School, berbahasa pengantar Belanda dan lama sekolah tiga tahun. Yang mula – mula didirikan adalah Koningin Wihelmina School pada tahun 1906 di Jakarta.

o Pendidikan Dagang (Handels Onderwijs)

Tujuan dari pendirian Sekolah Dagang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan perusahaan – perusahaan Eropa yang berkembang dengan pesat.

o Pendidikan Pertanian (Landbauw Oderwijs)

Tahun 1911 mulai didirikan Sekolah Pertanian (Cultuur School yang tediri dari dua jurusan yaitu pertanian dan kehutanan. Sekolah ini menerima lulusan Sekolah Dasar yang berbahasa pengantar Belanda. Lama belajar adalah tiga sampai empat tahun dan bertujuan untuk menghasilkan pengawas – pengawas pertanian & kehutanan.

o Pendidikan kejuruan Kewanitaan (Meisjes Vokonderwijs)

Pendidikan ini dipengaruhi oleh gagasan – gagasan R.A. Kartini maka pemerintah mulai memberikan perhatian kepada bidang ini. Pada tahun 1918 didirikan Sekolah Kepandaian Putri (Lagere Nijverheidschool voor Meisjes). Sekolah sejenis yang didirikan oleh swasta dinamakan Huishoudschool (Sekolah Rumah Tangga) lama belajar tiga tahun. Disamping itu, ada sekolah Van Deventer yang memberiokan pendidikan keputrian yang berorientasi Eropa (Belanda). Sekolah Van Deventer memberikan juga pendidikan untuk menjadi guru Sekolah Taman Kanak – Kanak (Frobel Onderwijs).

o Pendidikan Keguruan (Kweekschool).

Lembaga keguruan ini merupakan lembaga tertua dan sudah ada sejak permulaan abad kesembilan belas. Sekolah Guru Negeri yang pertama didirikan pad tahun 1851 di Surakarta. Sebelum itu, pemerintah telah menyelenggarakan kursus – kursus guru yang diberi nama Normal Cursus yang dipersiapkan untuk menghasilkan guru – guru Sekolah Desa.

Pada abad ke dua puluh para kalangan penganjur politik etis mengemukakan gagasan mereka untuk segera membentuk Pendidikan Tinggi(Hooger Onderwijs). Dan pada trahun 1910 didirikan Perkumpulan Universitas Indonesia (Indische Universiteits Veriniging) yang bertujuan untuk mendirikan pendidikan tinggi, baik melalui pemerintah maupun swasta.Adapun pendidikan tinggi ini meliputi tiga bidang keahlian sebagai berikut.

o Pendidikan Tinggi Kedokteran

Lembaga pendidikan ini di Indonesia dimulai dari Sekolah Dokter Djawa yang didirikan pada tahun 1851. lama belajar dua tahun, setelah tamat dari sekolah dasar lima tahun. Bahasa pengantar bahasa melayu dan pada tahun 1913 Sekolah Dokter Djawa diubah namanya menjadi STOVIA. Pada tahun 1913 disamping STOVIA di Jakarta didirikan pula Nederlandsch Indische Artsenschool (NIAS) di Surabaya yang syarat dan lama belajarnya sama

o Pendidikan Tinggi Hukum.

Pendidikan Tinggi Hukum dimuli dari Sekolah Hukum (Rechtsschool) yang didirikan pada tahun 1909. sekolah ini menerima lulusan ELS dan lama pendidikan tiga tahun serta berbahasa pengantar bahasa Belanda.

o Pendidikan Tinggi Teknik

Pada tahun 1920 pemerintah benarr – benar mendirikan pendidikan tinggi pertama yang betul – betul memenuhi syarat sebagai perguruan tinggi . tetapi pada periode ini masih terdapat masalah pendidikan , antara laihn :

a. Masalah semua rakyat Indonesia belum memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki pendidikan.

b. Mata pelajaran yang diperuntukkan untuk Pribadi di sekoilah rendah Bumiputera bertendensi untuk menjadikan bangsa Indonesia mempunyai rasa harga diri kurang dan tida mendidik supaya menjadi anak yang cerdas.

5. Kesimpulan

Politik etis sebagai politik balas budi atau hutang kehormatan yang di buat oleh pmerintah kolonial Belanda ternyata menimbulkan suatu kemajuan dan abad pencerahan bagi Bangsa Indonesia yang mendapat pendidikan, selain itu pula sebagai suatu politik boomerang bagi Bangsa Belanda karena tealh menelurkan para golongan terpejar yang kemudian menjadi suatu bola salju yang menghantam pemerintahan Belanda. Hal itu bisa kita lihat dalam dinamika dan perkembangan sekolah yang semakin tahun semakin banyak bidang dan kuantitas jumlahnya bagi penduduk pribumi.

Perkembangan pendidikan pun menjadikan banyak masyarakat pribumi yang tidak lagi buta huruf dan mendapat pendidikan untuk mengetahui ilmu pengetahuan tidak hanya ilmu pengetahuan tentang agama saja namun juga ilmu pengetahuan umum, yang sebelumnya hanya ada lembaga pendidikan pesantran saja kemudian timbul sekolah-sekokah umum, baik yang berupa buatan Belanda maupun Indonesia seperti Tanam Siswa dll.

DAFTRA PUSTAKA

- M. C. Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi, 2005.

- Robert van Niel. Munculnya Elit Modern Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

- Sartono Kartodirdjo. Pengantar Sejarah Indonesia: Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 1993.

- Bernard H.M. Vleke. Nusantara Sejarah Indonesia. Jakarta: KPG, 2008.

- Marwati Djoened Poesponegero, Nugroho Nototsusanto. Sejarah Nasional Indoneisa V. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

- Redaksi Kompas. Menjadi Indonesia. Jakarta: Kompas, 1987.

- H. Baudet, I.J. Brugmans (ed). Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan. Jakarta: Yayasan Obor, 1987.

- Sumarsono Mestoko, Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman. Jakarta : Balai Pustaka,1986.